Selasa, 11 Juni 2013

Dimas Rian P – 6661111343         
Ilmu Administrasi Negara – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

STRATEGI PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

                Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya (Siagian 2003:5). Sedangkan penyempurnaan administrasi adalah suatu usaha dalam menerapkan ide baru dalam system administrasi, serta dengan sadar memperbaiki sistem tersebut bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang positif (Haka Been Lee), Perubahan langsung keseluruhan sistem administrasi untuk mencapai tujuan masyarakat secara menyeluruh. Mengapa administrasi pembangunan diperlukan penyempurnaan? Dikarenakan administrasi pembangunan yang ada sekarang ini ternyata belum mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam pembangunan nasional. Berikut ini merupakan 4 aspek yang menjadi dasar permasalahan dan penyempurnaan administrasi pembangunan ;
1.       Sosial Budaya
Apapun yang menjadi tujuan pembangunannya sesungguhnya pembangunan masyarakatlah yang harus diperhatikan. Posisi masyarakat bukanlah sebagai objek pembangunan melainkan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan sehingga masyrakat dapat menjadi subjek pembangunan, jadi tidak hanya pemerintah selaku penyelenggara Negara saja.
Proses pembangunan sebenarnya merupakan perubahan sosial budaya, menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri (self sustaining process) hal itu terjadi apabila manusia dan struktur sosialnya mempunyai mental yang dewasa, sehingga berpartisipasi secara kreatif, ada innerwill dan proses emansipasi diri.
Aspek aspek sosial budaya yang harus diperhatikan adalah :
a.       Hambatan kultur atau budaya apa saja bagi proses pembangunan, pemerintah harus bisa merubah pemikiran budaya – budaya yang terlalu kaku dan merubah pemikiran kearah modernitas agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
b.      Kurang responsifnya masyarakat terhadap segala kegiatan pembangunan, jadi pemerintah harus bisa mengajak dan memfasilitasi masyrakatnya agar mau dan mampu ikut berpartisipasi secara aktif di setiap kegiatan pembangunan
c.       Permasalahan mendasar antar budaya yang menghambat pembangunan, pemenrintah harus bisa menjadi penengah dan pemberi solusi di setiap permasalahan yang ada agar pembangunan dapat berjalan dengan baik
Kendala lain dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya adalah masyarakatnya itu sendiri. Secara umum keadaan masyarakat di Negara yang sedang berkembang adalah agraris – sentries, hal itu mengakibatkan pola piker masyrakat yang tradisional dan kaku serta terkotak – kotak. Disinilah peran penting pemerintah untuk bisa mengubah pola piker masyrakat kearah yang lebih modernitas agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.
2.       Politik
Aspek politik dalam masyarakat atau Negara erat kali hubungannya dengan administrasi pembangunan. Aspek politik yang perlu mendapat perhatian adalah seberapa besar sistem maupun praktek pemerintahan memeberikan peluang proses administrasi hingga mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap proses politik. Terkadang proses administrasi memberikan sumbangan dalam bentuk pengolahan dan perumusan kehendak politik Negara dan perumusan kebijakan, terkadang hanya bertindak sebagai pelaksana keputusan – keputusan.
Berlangsungnya administrasi pembangunan ternyata sangat dipegnaruhi oleh sistem politik yang berlaku di sebuah Negara, karena aspek politiklah yang memiliki kehendak atas tujuan pembangunan – pembangunan. Jadi peran pemerintah sangatlah dominan dalam aspek politik dikarenakan pemerintahlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pembangunan.
Permasalahan yang kerap ada adalah kurangnya sinkronisasi antara kebijakan yang dibuat dengan pelaksanaannya sehingga membuat pembangunan nasional tidak berjalan dengan baik, oleh karena itu pemerintah harus bisa membuat koordinasi sebaik mungkin antara pelaksanaan kebijakan agara pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

3.       Ekonomi
Tujuan utama pembangunan sebuah Negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik dari sisi ekonomi , pendidikan, maupun kesehatan. Namun pendidikan dan kesehatan akan sulit dicapai apabila tingkat ekonomi masih rendah. Disinilah letak aspek ekonomi sangat mempengaruhi proses pembangunan. Setiap program pembangunan akan diarahkan menuju perbaikan ekonomi masyarakat dan Negara.
Salah satu kegiatan administrasi pembangunan adalah pembangunan ekonomi, sehingga dibutuhkan kebijakan dan program – program pembangunan ekonomi . harus dipahami bahwa secara umum kondisi ekonomi di Negara – Negara berkembang kurang bahkan cenderung kurang stabil, inilah yang menjadi tugas administrasi pembangunan yaitu mengarakan tingkat ekonomi kearah yang lebih stabil sehinnga memudahkan Negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya.
Satu lagi yang menjadi permasalahan yaitu tingkat persebaran ekonomi yang kurang merata yang disebabkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang berbeda – beda sehingga terjadi ketimpangan dalam pembangunan nasional. Ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar tidak terjadi permasalahan yang lebih kompleks ke depannya.
4.       Penduduk
Penduduk juga merupakan salah satu aspek dikarenakan penduduk merupakan salah satu sumber daya penting dalam melaksanakan pembangunan. Masalah kependudukan yang kerap terjadi dalam masyarakat adalah masalah kepadatan penduduk, penyebarannya, angkatan kerja dan penyediaan lapangan kerja.
Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah dikarenakan penduduk merupakan salah satu faktor penting terhadap jalannya pembangunan nasional. Salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun lapangan kerja di daerah jadi penduduk yang ingin mencari pekerjaan tidak harus ke luar daerah asalnya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di satu daerah tertentu. Kedua pemerintah dapat melakukan transmigrasi terhadap daerah yang tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduknya relative sangat tinggi. Dengan memindahkan penduduk ke daerah yang kepadatan penduduknya relatif rendah diharapkan penduduk dapat melakukan pembangunan di daerah tersebut